Header Ads

Inilah Sejarah NU

TM,SEJARAH - Kalangan pesantren gigih melawan kolonialisme dengan membentuk organisasi pergerakan, seperti Nahdlatut Wathan (Kebangkitan Tanah Air) pada tahun 1916. Kemudian tahun 1918 didirikan Taswirul Afkar atau dikenal juga dengan Nahdlatul Fikri (Kebangkitan Pemikiran), sebagai wahana pendidikan sosial politik kaum dan keagamaan kaum santri. Selanjutnya didirikanlah Nahdlatut Tujjar, (Pergerakan Kaum Sudagar) yang dijadikan basis untuk memperbaiki perekonomian rakyat. Dengan adanya Nahdlatul Tujjar itu, maka Taswirul Afkar, selain tampil sebagi kelompok studi juga menjadi lembaga pendidikan yang berkembang sangat pesat dan memiliki cabang di beberapa kota.

Sementara itu, keterbelakangan, baik secara mental, maupun ekonomi yang dialami bangsa Indonesia, akibat penjajahan maupun akibat kungkungan tradisi, menggugah kesadaran kaum terpelajar untuk memperjuangkan martabat bangsa ini, melalui jalan pendidikan dan organisasi. Gerakan yang muncul 1908 tersebut dikenal dengan Kebangkitan Nasional. Semangat kebangkitan memang terus menyebar ke mana-mana--setelah rakyat pribumi sadar terhadap penderitaan dan ketertinggalannya dengan bangsa lain, sebagai jawabannya, muncullah berbagai organisai pendidikan dan pembebasan.

Ketika Raja Ibnu Saud hendak menerapkan asas tunggal yakni mazhab wahabi di Mekah, serta hendak menghancurkan semua peninggalan sejarah Islam maupun pra-Islam, yang selama ini banyak diziarahi karena dianggap bi'dah, termasuk rencana penghancuran Makam Nabi Muhammad saw. Gagasan kaum wahabi tersebut mendapat sambutan hangat dari kaum modernis di Indonesia, baik kalangan Muhammadiyah di bawah pimpinan Ahmad Dahlan, maupun PSII di bahwah pimpinan H.O.S. Tjokroaminoto. Sebaliknya, kalangan pesantren yang selama ini membela keberagaman, menolak pembatasan bermadzhab dan penghancuran warisan peradaban tersebut.

Sikapnya yang berbeda, kalangan pesantren dikeluarkan dari anggota Kongres Al Islam di Yogyakarta 1925, akibatnya kalangan pesantren juga tidak dilibatkan sebagai delegasi dalam Mu'tamar 'Alam Islami (Kongres Islam Internasional) di Mekah yang akan mengesahkan keputusan tersebut.

Didorong oleh minatnya yang gigih untuk menciptakan kebebsan bermadzhab serta peduli terhadap pelestarian warisan peradaban, maka kalangan pesantren terpaksa membuat delegasi sendiri yang dinamai dengan Komite Hejaz, yang diketuai oleh KH. Wahab Hasbullah.

Atas desakan kalangan pesantren yang terhimpun dalam Komite Hejaz, dan tantangan dari segala penjuru umat Islam di dunia, Raja Ibnu Saud mengurungkan niatnya. Hasilnya hingga saat ini di Mekah bebas dilaksanakan ibadah sesuai dengan madzhab mereka masing-masing. Itulah peran internasional kalangan pesantren pertama, yang berhasil memperjuangkan kebebasan bermadzhab dan berhasil menyelamatkan peninggalan sejarah serta peradaban yang sangat berharga.

Berangkat dari komite dan berbagai organisasi yang bersifat embrional dan ad hoc, maka setelah itu dirasa perlu untuk membentuk organisasi yang lebih mencakup dan lebih sistematis, untuk mengantisipasi perkembangan zaman. Maka setelah berkordinasi dengan berbagai kiai, akhirnya muncul kesepakatan untuk membentuk organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama (Kebangkitan Ulama) pada 16 Rajab 1344 H (31 Januari 1926). Organisasi ini dipimpin oleh KH. Hasyim Asy'ari sebagi Rais Akbar.

Untuk menegaskan prisip dasar orgasnisai ini, maka KH. Hasyim Asy'ari merumuskan Kitab Qanun Asasi (prinsip dasar), kemudian juga merumuskan kitab I'tiqad Ahlussunnah Wal Jamaah. Kedua kitab tersebut kemudian diejawantahkan dalam Khittah NU , yang dijadikan dasar dan rujukan warga NU dalam berpikir dan bertindak dalam bidang sosial, keagamaan dan politik.
__________________

Nahdlatul Ulama (NU) menganut paham Ahlussunah Wal Jama'ah, sebuah pola pikir yang mengambil jalan tengah antara ekstrim aqli (rasionalis) dengan kaum ekstrim naqli (skripturalis). Karena itu sumber pemikiran bagi NU tidak hanya Al-Qur'an, Sunnah, tetapi juga menggunakan kemampuan akal ditambah dengan realitas empirik. Cara berpikir semacam itu dirujuk dari pemikir terdahulu, seperti Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi dalam bidang teologi. Kemudian dalam bidang fikih mengikuti empat madzhab; Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Sementara dalam bidang tasawuf, mengembangkan metode Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi, yang mengintegrasikan antara tasawuf dengan syariat.

Gagasan kembali ke khittah pada tahun 1984, merupakan momentum penting untuk menafsirkan kembali ajaran Ahlussunnah Wal Jamaah, serta merumuskan kembali metode berpikir, baik dalam bidang fikih maupun sosial. Serta merumuskan kembali hubungan NU dengan negara. Gerakan tersebut berhasil membangkitkan kembali gairah pemikiran dan dinamika sosial dalam NU
Semoga Manfaat......


    10 Tokoh Berpengaruh Nahdlatul Ulama


Peran NU dari sejak berdirinya, 1926, sampai hari ini cukup signifikan.
Tidak hanya dalam hal keagamaan, melainkan juga dalam bidang-bidang
lain, termasuk politik.

Kini, ketika NU memasuki usia 84 tahun, kami menyuguhkan
penggalan-penggalan kisah sepuluh tokoh berpengaruh dalam kehidupan
ormas keagamaan terbesar di Indonesia itu, diantaranya ialah:

 1. Hadratusy Syaikh K.H. Hasyim Asy’ari
 2. KH. Abdul Wahab Chasbullah
 3. KH. Bisri Syansuri
 4. K.H. Ahmad Shiddiq
 5. K.H. Wahid Hasyim
 6. K.H. M. Ilyas Ruhiat
 7. K.H. M.A. Sahal Mahfudz
 8. K.H. Idham Chalid
 9. KH. Ali Ma’shum
10. K.H. Abdurrahman Wahid

 Hadratusy Syaikh K.H. Hasyim Asy’ari

K.H. Hasyim Asy’ari lahir pada 24 Dzulqa`dah 1287 H atau 14 Februari
1871 M di Desa Nggedang, Jombang, Jawa Timur. Ia anak ketiga dari 10
bersaudara pasangan Kiai Asy`ari bin Kiai Usman dari Desa Tingkir dan
Halimah binti Usman. Ia lahir dari kalangan elite santri. Ayahnya
pendiri Pesantren Keras. Kakek dari pihak ayah, Kiai Usman, pendiri
Pesantren Gedang. Buyutnya dari pihak ayah, Kiai Sihah, pendiri
Pesantren Tambakberas. Semuanya pesantern itu berada di Jombang.

Sampai umur 13 tahun, Hasyim belajar kepada orangtuanya sendiri sampai
pada taraf menjadi badal atau guru pengganti di Pesantren Keras.
Muridnya tak jarang lebih tua dibandingkan dirinya. Pada umur 15 tahun,
ia memulai pengembaraan ilmu ke berbagai pesantren di Jawa dan Madura:
Probolinggo (Pesantren Wonokoyo), Tuban (Pesantren Langitan), Bangkalan,
Madura (Pesantren Trenggilis dan Pesantren Kademangan), dan Sidoarjo
(Pesantren Siwalan Panji). Pada pengembaraannya yang terakhir itulah,
ia, setelah belajar lima tahun dan umurnya telah genap 21 tahun,
tepatnya tahun 1891, diambil menantu oleh Kiai Ya`kub, pemimpin
Pesantren Siwalan Panji. Ia dinikahkan dengan Khadijah.

Namun, dua tahun kemudian, 1893, saat pasangan ini tengah berada di
Makkah, Khadijah meninggal di sana ketika melahirkan Abdullah. Dua bulan
kemudian Abdullah pun menyusul ibunya. Kala itu Hasyim tengah belajar
dan bermukim di tanah Hijaz. Tahun itu juga, Hasyim pulang ke tanah air.
Namun tak lama kemudian, ia kembali ke Makkah bersama adiknya, Anis,
untuk dan belajar. Tapi si adik juga meninggal di sana. Namun hal itu
tidak menyurutkan langkahnya untuk belajar. Tahun 1900, ia pulang
kampung dan mengajar di pesantren ayahnya. Tiga tahun  kemudian, 1903,
ia mengajar di Pesantren Kemuring, Kediri, sampai 1906, di tempat
mertuanya, Kiai Romli, yang telah menikahkan dirinya dengan putrinya,
Nafisah.

Selama di Makkah ia belajar kepada Syaikh Mahfudz dari Termas (w. 1920),
ulama Indonesia pertama pakar ilmu hadits yang mengajar kitab hadits
Shahih Al-Bukhari di Makkah. Ilmu hadits inilah yang kemudian menjadi
spesialisasi Pesantren Tebuireng, yang kelak didirikannya di Jombang
sepulangnya dari Tanah Suci.

Selama hidupnya, K.H. Hasyim menikah tujuh kali. Selain dengan Khadijah
dan Nafisah, antara lain ia juga menikahi Nafiqah, dari Siwalan Panji,
Masrurah, dari Pesantren Kapurejo, Kediri. Tahun 1899, 12 Rabi’ul Awwal
1317, ia mendirikan Pesantren Tebuireng. Lewat pesantren inilah K.H.
Hasyim melancarkan pembaharuan sistem pendidikan keagamaan Islam
tradisional, yaitu sistem musyawarah, sehingga para santri menjadi
kreatif. Ia juga memperkenalkana pengetahuan umum dalam kurikulum
pesantren, seperti Bahasa Melayu, Matematika, dan Ilmu Bumi. Bahkan
sejak 1926 ditambah dengan Bahasa Belanda dan Sejarah Indonesia.

Kiai Cholil Bangkalan, gurunya, yang juga dianggap sebagai pemimpin
spiritual para kiai Jawa, pun sangat menghormati dirinya. Dan setelah
Kiai Cholil wafat, K.H. Hasyim-lah yang dianggap sebagai pemimpin
spiritual para kiai. Menghadapi penjajah Belanda, K.H. Hasyim
menjalankan politik non-kooperatif. Banyak fatwanya yang menolak
kebijakan pemerintah kolonial. Fatwa yang paling spektakuler adalah
fatwa jihad, yaitu, “Wajib hukumnya bagi umat Islam Indonesia berperang
melawan Belanda.” Fatwa ini dikeluarkan menjelang meletusnya Peristiwa
10 November di Surabaya. Dalam paham keagamaan, pikiran yang paling
mendasar Hasyim adalah pembelaannya terhadap cara beragama dengan sistem
madzhab. Paham bermadzhab timbul sebagai upaya untuk memahami ajaran
Al-Quran dan sunnah secara benar. Pandangan ini erat kaitannya dengan
sikap beragama mayoritas muslim yang selama ini disebut Ahlussunnah wal
Jama’ah.

Menurut Hasyim, umat Islam boleh mempelajari selain keempat madzhab yang
ada. Namun persoalannya, madzhab yang lain itu tidak banyak memiliki
literatur, sehingga mata rantai pemikirannya terputus. Maka, tidak
mungkin bisa memahami maksud yang dikandung Al-Quran dan hadits tanpa
mempelajari pendapat para ulama besar yang disebut imam madzhab. NU
didirikan antara lain untuk mempertahankan paham bermadzhab, yang ketika
itu mendapat serangan gencar dari kalangan yang anti-madzhab. Kiai
Hasyim wafat pada 7 Ramadhan 1366 atau 25 Juli 1947 pada usia 76 tahun.

 Abdul Wahab Chasbullah

 Ia lahir pada bulan Maret 1888 di Tambakberas, Jombang. Nasabnya
tidak jauh dari Hasyim Asy`ari. Nasab keduanya bertemu dalam satu
keturunan dari Kiai Abdus Salam (Siapa dia?). Ayahnya, Chasbullah,
adalah pengasuh Pondok Pesantren Tambakberas. Ibunya, Nyai Lathifah,
juga putri kiai kondang (Siapa?).

Pendidikannya dihabiskan di pesantren, mulai dari Pesantren Langitan
(Tuban), Mojosari, Nganjuk, di bawah bimbingan Kiai Sholeh, Pesantren
Cepoko, Tawangsari (Surabaya), hingga Pesantren Kademangan, Bangkalan
(Madura), langsung berguru kepada Mbah Cholil. Kiai Cholil kemudian
menganjurkannya belajar ke Pesantren Tebuireng (Jombang).

Pada umur 27, ia pergi ke Makkah dan berguru kepada ulama-ulama besar
Indonesia yang bermukim di sana, seperti Kiai Mahfudz Termas, Kiai
Muhtarom Banyumas, Syaikh Ahmad Khatib Minangkabaw, Kiai Bakir Yogya,
Kiai Asy`ari Bawean. Ia juga belajar kepada tokoh-tokoh besar lain di
sana yang bukan orang Indonesia, seperti Syaikh Sa`id Al-Yamani dan
Syaikh Umar Bajened. Tahun 1921, sewaktu menunaikan ibadah haji bersama
istri, sang istri meninggal di Makkah. Kemudian ia menikah dengan
Alawiyah binti Alwi. Setelah melahirkan seorang anak, istri kedua ini
juga meninggal. Setelah itu ia menikah berturut-turut dengan tiga wanita
yang semuanya tidak memberikan keturunan. Empat anak diperolehnya dari
istri berikutnya, Asnah binti Kiai Said.

Setelah Asnah meninggal, ia menikah lagi dengan Fatimah binti H. Burhan,
seorang janda yang punya anak bernama Syaichu, yang kelak menjadi ketua
DPR pada masa Orde Baru. Sesudah itu ia menikah lagi dengan Masnah,
dikaruniai seorang anak, lalu dengan Ashikhah binti Kiai Abdul Majid
(Bangil), meninggal di Makkah setelah memberinya empat anak, dan yang
terakhir dengan Sa`diyah, kakak sang istri, yang mendampinginya sampai
akhir hayatnya dan memberinya keturunan lima anak. Sedikit mundur ke
belakang, tahun 1914, ketika berumur 26 tahun, ia mendirikan kelompok
diskusi Tashwirul Afkar (Pergolakan Pemikiran) bersama K.H. Mas Mansur.

Pada tahun 1916, ia mendirikan Madrasah Nahdlatul Wathan (Kebangkitan
Negeri) di Surabaya. Pengajarnya terdiri dari banyak ulama tradisional
muda, seperti K.H. Bisri Syansuri (1886-1980) dan K.H. Abdullah Ubaid
(1899-1938), yang di kemudian hari memainkan peranan penting di NU.
Masih pada tahun yang sama, bersama Kiai Hasyim Asy’ari (1871-1947), ia
mendirikan koperasi dagang Nahdlatut Tujjar (Kebangkitan Pedagang) untuk
kalangan tradisionalis di kisaran Surabaya-Jombang.Pada tahun 1920, ia
juga aktif dalam Islam Studie Club, jembatan untuk menghubungkan dirinya
dengan tokoh-tokoh nasionalis modernis, seperti dr. Soetomo.

Sejak 1924, Wahab Chasbullah telah mengusulkan agar dibentuk perhimpunan
ulama untuk melindungi kepentingan kaum tradisionalis.

Pada 31 Januari 1926, atas persetujuan Hasyim Asy`ari, ia mengundang
para ulama terkemuka dari kalangan tradisionalis ke Surabaya untuk
mengesahkan terbentuknya Komite Hijaz, yang akan mengirim delegasi ke
kongres di Makkah untuk mempertahankan praktek-praktek keagamaan yang
dianut kaum tradisionalis. Pertemuan 15 kiai terkemuka dari Jawa dan
Madura itu dilakukan di rumah Wahab Chasbullah di Kertopaten, Surabaya.
Pertemuan tersebut akhirnya juga menghasilkan kesepakatan mendirikan NU,
sebagai representasi Islam tradisional, untuk mewakili dan memperkukuh
Islam tradisional di Hindia Belanda.
Kemudian, MIAI (Majelis Islam A’la Indonesia, Dewan Tertinggi Islam di
Indonesia), yang terbentuk pada September 1937, juga merupakan gagasan
Wahab Chasbullah dan Ahmad Dahlan Kebondalem (NU), Mas Mansur
(Muhammadiyah), dan Wondoamiseno (SI). Federasi organisasi Islam ini
bertujuan meningkatkan komunikasi dan kerja sama di antara umat Islam.
Namun kemudian MIAI dibubarkan oleh Jepang dan dibentuklah Masyumi pada
November 1943. Hasyim Asy`ari ditunjuk sebagai ketua umum dan Whab
Chasbullah sebagai penasihat dewan pelaksananya. Meski Masyumi adalah
organisasi non-politik, pada kenyataannya fungsinya setengah politis,
dimaksudkan untuk memperkuat dukungan umat Islam terhadap pemerintahan
Jepang.

November 1945, Masyumi berubah menjadi parpol. Masyumi menjadi
satu-satunya kendaraan politik umat Islam. Hasyim Asy`ari menjadi ketua
umum Majelis Syuro (Dewan Penasihat Keagamaan), Wahid Hasyim, putra
Hasyim Asy`ari, menjadi wakilnya, dan Wahab Chasbullah menjadi anggota
dewan. Selanjutnya, setelah NU menyetujui peran politik bagi Masyumi
lewat muktamar di Purwokerto (1946), orang orang NU tampil di
pemerintahan, yakni Wahid Hasyim, Kiai Masykur, dan K.H. Fathurahman
Kafrawi. Sedang Wahab Chasbullah menjadi anggota DPA.

Tahun 1947, Wahab Chasbullah menjabat rais am NU.

Benih-benih krisis NU-Masyumi mulai tumbuh pada 1952. Saat itu Wahab
Chasbullah menjadi ketua Dewan Syuro. Maka ia sangat gencar
mengkampanyekan penarikan diri NU dari Masyumi. Dan secara resmi NU
menarik diri dari Masyumi pada 31 Juli 1952. Pada sidang parlemen 17
September 1952, tujuh anggota parlemen dari NU menarik diri dari
Masyumi. Di antaranya Wahab Chasbullah, Idham Chalid, Zainul Arifin.
Mereka kemudian membentuk partai sendiri, NU. Akibatnya, Masyumi bukan
lagi partai terbesar. “Gelar” itu jatuh ke tangan PNI.

Pada Pemilu 1955, di luar dugaan, NU meraih tempat ketiga setelah PNI
dan Masyumi. Sejak itu kesibukan Wahab Chasbullah lebih banyak pada
bidang politik praktis di Jakarta,  terutama sebagai anggota parlemen
dan rais am NU. K.H. Wahab Chasbullah wafat tanggal 29 Desember 1971,
pada usia 83 tahun, di rumahnya di Kompleks Pesantren Tambakberas, Jombang.

 Bisri Syansuri

 RUU Perkawinan, yang menyita banyak perhatian umat Islam pada tahun
1974, terselesaikan dan diterima umat Islam salah satunya karena peran
besar Bisri. Sebagai tokoh utama PPP, ia mengajukan amandemen besar atas
RUU yang telah diajukan ke DPR RI. Rancangan tandingan yang dibuat
bersama sejumlah ulama itu, setelah mendapat restu dari Majelis Syuro
PPP, diperjuangkan di DPR hingga akhirnya disahkan.

Begitu pula ketika ada usaha keras untuk mengganti tanda gambar PPP dari
Ka`bah ke bintang pada Pemilu 1977, ia tampil dominan dan berhasil
mempertahankan tanda gambar PPP. Diakui atau tidak, ia adalah penerus
Wahab Chasbullah, yang kebetulan sahabat karib dan kakak iparnya, baik
di NU, PPP, maupun DPR.

Setelah Wahab wafat pada 1971, ia menggantikan posisi kakak iparnya itu
di NU sebagai rais am. Tapi memang sejak adanya jabatan rais am, yang
ditetapkan setelah wafatnya Hasyim Asy’ari pada 1947, keduanya menjadi
“dwi tunggal” sebagai ketua dan wakil. Bisri, anak nomor tiga dari lima
bersaudara pasangan Syansuri dan Maiah, lahir pada 18 September 188626
Dzulhijjah 1304 di Tayu, Jawa Tengah, daerah yang kuat memegang tradisi
ajaran Islam.

Umur tujuh tahun, ia belajar agama kepada Kiai Sholeh hingga umur
sembilan tahun. Setelah itu ia mempelajari hadits, tafsir, dan bahasa
Arab kepada Kiai Abdul Salam, salah seorang familinya yang hafal
Al-Quran. Sesudah itu ia ke Jepara belajar kepada Kiai Syu`aib Sarang
dan Kiai Cholil Kasingan. Umur 15 tahun ia menuju Bangkalan, Madura,
berguru kepada Kiai Cholil. Di sinilah ia berjumpa dan berteman akrab
dengan Wahab Chasbullah. Dari Bangkalan, ia menuju Jombang, berguru
kepada K.H. Hasyim Asy’ari di Pesantren Tebuireng. Setelah enam tahun,
ia mendapat ijazah untuk mengajarkan kitab hadits Shahih Al-Bukhari dan
Shahih Muslim serta kitab fiqih Matn Az-Zubad.

Seusai dari Tebuireng, ia melanjutkan pengembaraan ilmunya ke Makkah
bersama Wahab (1912). Di sana ia berguru kepada sejumlah ulama
terkemuka, seperti K.H. Muhammad Bakir, Syaikh Muhammad Sa`id Yamani,
Syaikh Ibrahim Madani, Syaikh Jamal Maliki. Juga kepada Syaikh Ahmad
Khatib Minangkabaw, Syaikh Syu`aib Dagestani, dan Syaikh Mahfudz Termas.
Tahun 1914 ia mempersunting adik Wahab Chasbullah, Nur Chadijah, di
Tanah Suci. Setelah itu, tahun itu juga, Bisri balik ke tanah air dan
menetap di Jombang, membantu mertuanya mengurus Pesantren Tambakberas.

Pada 1917, atas bantuan mertua, ia membuka pesantren sendiri di Desa
Denanyar, yang populer dengan sebutan Pesantren Denanyar. Tahun itu
pula, kakak iparnya, Wahab, pulang kampung. Bisri ikut terlibat dalam
sepak terjang Wahab ketika mendirikan Komite Hijaz dan pembentukan NU
pada 31 Januari 1926 di Kertopaten, Surabaya. Dalam proses pendirian NU,
Bisri menjadi penghubung antara Kiai Wahab dan Kiai Hasyim Asy`ari.

Segera setelah NU terbentuk, sebagai pembantu dalam susunan pengurus
besar, ia menjadi motor penggerak di Jombang dan daerah pesirir utara
Jawa. Posisi itu membuatnya dikenal secara luas.

Rumah tangga Bisri dikaruniai sepuluh anak, tapi ada beberapa yang
meninggal waktu kecil. Di antaranya anaknya itu, Solichah, dinikahkan
dengan Wahid Hasyim, putra sulung Hasyim Asy`ari, gurunya. Ketika
Masyumi terbentuk, ia pun aktif di dalamnya. Periode kemerdekaan juga
membawanya pada fase perjuangan bersenjata.    Di pemerintahan, ia
mula-mula duduk di Komite Nasional Indonesia Pusat, mewakili Masyumi.
Tahun 1855 ia terlibat dalam Dewan Konstituante hasil pemilu, mewakili
NU. Pada Pemilu 1971 ia terpilih masuk DPR. K.H. Bisri Syansuri menutup
mata beberapa bulan setelah terpilih menjadi rais am NU dalam Muktamar
Semarang Juni 1979, tepatnya pada 25 April 1980, dalam usia 94 tahun.

 K.H. Ahmad Shiddiq

“Ibarat makanan, Pancasila, yang sudah kita kunyah selama 36 tahun, kok
sekarang dipersoalkan halal dan haramnya.” Demikian ungkapan K.H. Ahmad
Shiddiq mengenai penerimaan NU terhadap Pancasila sebagai satu-satunya
asas organisasi, dalam Munas Alim Ulama 1983 di Situbondo. NU adalah
organisasi Islam pertama yang menerima Pancasila sebagai asas tunggal,
padahal tidak sedikit umat yang menolaknya, apalagi partai Islam. Itulah
ketokohan, kemampuan intelektual, dan kapasitas keulamaan Ahmad Shiddiq.
Pujian Presiden Suharto terucap pada tahun 1989 ketika membuka Muktamar
NU ke-28 di Yogyakarta. Sejak itu, di bawah kepemimpinan Ahmad Shiddiq,
sebagai rais am, pamor NU semakin terangkat.

Pada Muktamar NU ke-271984 di Situbondo, ia berhasil menjadi palang
terakhir pemisahan diri yang dilakukan K.H. As`ad Syamsul Arifin
terhadap kepemimpinan PBNU hasil Muktamar ke-28. Ia  merangkul kembali
kiai sesepuh NU yang kharismatis tersebut. Pada Muktamar NU ke-28 itu ia
berhasil menyelamatkan duet dirinya dengan Gus Dur, yang banyak menerima
guncangan dari sebagian warga NU sendiri.

Begitu juga mengenai “kembali ke khiththah NU 1926”. Meski bukan
satu-satunya perumus, dialah yang disepakati sebagai bintangnya kembali
ke khiththah. Pada 1979 ia menyusun pokok-pokok pikiran tentang
khiththah Nahdliyah, sebagai sumbangan berharga bagi warga NU. Ahmad
Shiddiq lahir di Jember tepat seminggu sebelum NU diresmikan berdirinya
oleh Hasyim Asy’ari, yaitu 24 Januari 1926. Ayahnya, K.H. M. Siddiq,
adalah pendiri Pesantren Ash Shiddiqiyah di Jember. Seusai belajar di
Ash-Shiddiqiyah, ia belajar di Pesantren Tebuireng.

Ia diangkat menjadi sekretaris pribadi menteri agama ketika jabatan itu
dipercayakan kepada Wahid Hasyim pada 1950. Ketika menjadi ketua
Tanfidziyah NU, Abdurrahman Wahid, cucu K.H. Hasyim Asy`ari, pun berduet
dengannya sebagai rais am PBNU.

Sebelum itu, ia mundur dari DPR hasil Pemilu 1955, karena, “Saya selalu
bicara keras soal Nasakom.” Ia hadir kembali sebagai wakil rakyat
setelah pemilu Orde Baru pertama, 1971. Tanggal 23 Januari 1991, K.H.
Ahmad Shiddiq berpulang ke rahmatullah pada usia 65 tahun. Sesuai
wasiatnya, ia dimakamkan di pemakaman Auliya, Ploso, Kediri, tempat
beberapa kiai hafal Al-Quran dikuburkan.

 K.H. Wahid Hasyim

 Gus Wahid, demikian ia biasa disapa, lahir pada Jum’at 1 Juni 1914,
dari pasangan K.H. Hasyim Asy`ari, pendiri NU, dan Nyai Nafiqah binti
Kiai Ilyas. Ia anak lelaki pertama pasangan tersebut. Umur lima tahun,
Wahid Hasyim mulai belajar mengaji kepada ayahnya, dan umur tujuh tahun
sudah khatam Al-Quran. Umur l3 tahun, ia masuk pesantren di Siwalan
Panji, Sidoarjo, Mojosari, Nganjuk, dan Lirboyo. Setelah itu ia belajar
sendiri berbagai ilmu pengetahuan.

Tahun 1932, ketika berumur 18 tahun, ia pergi haji dan bermukim di Tanah
Suci selama dua tahun.

Empat tahun sepulang dari Tanah Suci, ia bergabung dengan NU. Di NU ia
mulai dari bawah, sekretaris tingkat ranting di Desa Cukir. Namun
lompatan panjang terjadi. Tak lama kemudian ia dipercaya menjadi ketua
NU cabang Jombang, dan ketika departemen maarif (pendidikan) NU dibuka
pada tahun 1940 ia ditunjuk sebagai ketuanya. Sejak itu ia duduk di
barisan pengurus PBNU.

Pada umur 25 tahun ia menikah dengan Solichah binti K.H. Bisri Syansuri.
Mereka  pasangan yang serasi, termasuk dalam dunia politik. Ketika sang
suami menjadi menteri, sang istri pun menjadi anggota DPR. Pasangan ini
dikaruniai enam anak, empat laki-laki dan dua perempuan. Bulan Maret
1942, Jepang mendarat. Semua ormas dan orpol Islam dilarang, dan
dibentuk MIAI. Kiai Wahid terpilih menjadi ketuanya. Kedudukan itu,
belakangan, mengantar dirinya ke pusat perjuangan bangsa Indonesia di
zaman Jepang. Ia menjadi anggota Cu Sangi In, kemudian Dokuritsu Zombi
Cosakai, hingga Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.

K.H. Wahid Hasyim adalah salah satu dari sembilan orang yang
menandatangani Piagam Jakarta. Sikapnya yang tegas tapi luwes
menjadikannya figur yang dapat diterima oleh berbagai kalangan kendati
umurnya baru sekitar 30 tahun. Suksesnya mengintegrasikan kelasykaran
golongan Islam ke dalam TRI, dan kemudian TNI, mengantarnya menjadi
penasihat Panglima Besar Soedirman hingga terjadi Clash I, pemberontakan
PKI Madiun, dan Clash II. Setelah ayahnya wafat pada 25 Juli 1947, ia
mengasuh Pesantren Tebuireng.

Dalam Kabinet Sukiman, ia menjadi menteri agama. Lima kali ia menjadi
menteri. Yaitu menteri negara dalam Kabinet Presidentil I (1945),
menteri negara dalam Kabinet Syahrir (1946-1947), menteri agama Kabinet
RIS (1949- 1950), menteri agama Kabinet Natsir (1950- 1951), dan menteri
agama Kabinet Sukiman (1951-1952).

Setelah tidak menjadi menteri, ia aktif dalam Partai NU, yang saat itu
baru memisahkan diri dari Partai Masyumi.

Pada 19 April 1953, ia dipanggil ke haribaan Allah SWT dalam suatu
kecelakaan lalu lintas di Cimindi, Cimahi, Jawa Barat, dalam usia 39
tahun. Jenazah dimakamkan di Tebuireng, hari itu juga. Dengan Keppres
No. 2061964 tertanggal 24 Agustus 1964, gelar Pahlawan Kemerdekaan
Nasional disandangkan kepada K.H. Wahid Hasyim.

 K.H. M. Ilyas Ruhiat

 Mohamad Ilyas lahir pada 31 Januari 1934. Ia putra pasangan Ajengan
Ruhiat dan Siti Aisyah. Ilyas hanya nyantri di Cipasung. Sejak kecil, ia
berpembawaan tenang dan sejuk, namun kharisma dan kecerdasannya diakui
oleh para ulama di kalangan NU dan non-NU. K.H. Ilyas memulai kariernya
di organisasi NU sejak 1954, terpilih sebagai ketua NU Cabang
Tasikmalaya. Saat itu ia merangkap ketua Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama
Jawa Barat. Tahun 1985-1989, ia menjadi wakil rais Syuriah NU Jawa Barat.

Tahun 1989, saat muktamar NU di Krapyak, Ilyas terpilih menjadi salah
seorang rais Syuriah PBNU. Puncaknya, tahun 1994, pada muktamar ke-29 NU
yang berlangsung di Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, ia terpilih menjadi
rais am PBNU, mendampingi K.H. Abdurrahman Wahid alias Gus Dur sebagai
ketua umum PBNU. Pada saat muktamar NU di Krapyak, K.H. Ilyas menjadi
salah satu anggota rais Syuriah PBNU. Kemudian, sejak Musyawarah
Nasional dan Konferensi Besar NU di Bandar Lampung tahun 1992, ia
ditunjuk sebagai pelaksana rais am Syuriah NU, menggantikan Rais Am K.H.
Ahmad Siddiq, yang wafat. Kemudian, ia kembali menjadi rais am untuk
periode berikutnya, 1994-1999.

K.H. Ilyas menikah dengan Hj. Dedeh Fuadah, dan memiliki tiga anak.

K.H. Muhammad Ilyas Ruhiat, atau kerap disebut “Ajengan Ilyas”, adalah
sosok yang sangat santun, lembut, mengayomi, dan menebarkan aura
kesejukan. Kepribadiannya mencerminkan tipikal ulama NU sejati: penuh
toleransi, bersahaja, dan gandrung pada kedamaian.

Potret kesejukan Kiai Ilyas Ruhiat semakin mengemuka ketika NU diguncang
prahara usai Muktamar Cipasung tahun 1994. Ketika itu perhelatan lima
tahunan tersebut berakhir dengan pecahnya kepengurusan PBNU ke dalam dua
kubu, pro Gus Dur dan pro Abu Hasan. Bahkan, kelompok kedua itu sempat
mengadakan muktamar luar biasa di Asrama Haji Pondok Gede. Lima tahun
kemudian, dengan pendekatannya yang menyejukkan, perlahan warga NU
kembali bersatu. Ketika merasa tugasnya untuk menyatukan jam`iyah sudah
selesai, bapak tiga anak ini kemudian mengundurkan diri pada Muktamar
Lirboyo 1999. Ajengan Ilyas lebih memilih kembali mengajar di
pesantrennya di lereng Gunung Galunggung. Ajengan Ilyas wafat pada
Selasa 18 Desember 2007. Pengasuh Pesantren Cipasung, Singaparna,
Tasikmalaya, Jawa Barat, ini berpulang ke hadirat Allah SWT dalam usia
73 tahun.

K.H. M.A. Sahal Mahfudz

 K.H. Muhammad Ahmad Sahal Mahfudz, pengasuh Pesantren Maslakul Huda,
Kajen, Pati, Jawa Tengah, seluruh kehidupan dan aktivitasnya terkait
dengan dunia pesantren, ilmu fiqih, dan pengembangan masyarakat.

Kiai Sahal memang nahdliyyin tulen. Dalam menyikapi berbagai problematik
sosial, ia selalu menjunjung tinggi sikap tawasuth (moderat), tawazun
(seimbang), dan tasamuh (egaliter), yang menjadi ciri khas ulama NU.

Namun, kontribusi pemikirannya yang paling menonjol adalah perhal fiqih
sosial kontekstual, yakni bahwa fiqih tetap mempunyai keterkaitan
dinamis dengan kondisi sosial yang terus berubah.  Penampilan Kiai Sahal
Mahfudz bersahaja, tenang, dan lugas dalam berbicara tapi tidak terkesan
menggurui. Padahal ia adalah nakhoda kapal besar bernama Nahdlatul Ulama
dan MUI, yang fatwa-fatwanya sangat berpengaruh.

Muhammad Ahmad Sahal Mahfudz lahir di Desa Kajen, Margoyoso, Pati, Jawa
Tengah, 17 Desember 1937. Ia putra K.H. Mahfudz Salam, pendiri Pesantren
Maslakul Huda, pada tahun 1910. Nasab Mbah Sahal bermuara pada K.H.
Ahmad Mutamakin, tokoh legendaris yang diyakini hidup pada abad ke-18,
salah seorang waliyullah, penulis kitab tasawuf Serat Cebolek.

Sahal Mahfudz kecil mengaji kepada orangtuanya, sambil bersekolah di
Madrasah Diniyyah tingkat ibtidaiyah (1943-1949) dan tingkat tsanawiyah
(1950-1953) di lingkungan Perguruan Islam Mathaliul Falah, Kajen, Pati.
Sambil sekolah di Madrasah Diniyyah, ia juga mengikuti kursus ilmu umum
di Kajen (1951-1953).

Tamat MTs, Sahal nyantri di Pesantren Bendo, Pare, Kediri, Jawa Timur,
yang diasuh Kiai Muhajir. Empat tahun kemudian ia melanjutkan ke
Pesantren Sarang, Rembang, Jawa Tengah. Di pesantren yang terkenal
dengan pendidikan ilmu fiqih itu ia belajar langsung kepada Kiai Zubair.
Selain mengaji, ia, yang sudah cukup alim, juga diminta membantu
mengajar santri-santri yunior.

Pertengahan tahun 1960, usai menunaikan ibadah haji, Sahal Mahfudz
bermukim di Makkah dan belajar kepada Syaikh Muhammad Yasin Al-Fadani.
Tak kurang tiga tahun ia berguru kepada ulama besar Al-Haramain asal
Padang itu. Tahun 1963, ia pulang ke tanah air.

Kehadiran ulama muda yang berita kealimannya dalam bidang fiqih sudah
mulai tersebar itu segera saja menarik perhatian beberapa lembaga. Sejak
1966 Kiai Sahal diminta mengajar sebagai dosen di beberapa perguruan
tinggi. Puncaknya, sejak 1989, ia dipercaya menjadi rektor di Institut
Islam Nahdlatul Ulama, Jepara.

Meski hanya belajar di bangku pesantren, sejak muda Kiai Sahal telah
menunjukkan bakat menulis. Tradisi yang semakin langka di lingkungan
ulama NU. Ratusan risalah atau makalah dan belasan buku telah ditulisnya.

Salah satu karya yang merupakan bukti keandalannya dalam menulis adalah
kitab Thariqat al-Hushul (2000), syarah atas kitab Ghayah Al-Wushul,
sebuah kitab tentang ushul fiqh karya Syaikhul Islam Zakariya
Al-Anshari. Karena kelebihan tersebut, Kiai Sahal kemudian banyak
didekati kalangan media.

Kiprah Kiai Sahal di NU diawali dengan menjadi kahtib Syuriah Partai NU
Cabang Pati 1967-1975. Kedalaman ilmunya dan kearifan sikapnya perlahan
membawa langkah kaki suami Dra. Hj. Nafisah Sahal itu ke jenjang
tertinggi di NU, yakni rais am Syuriah PBNU, untuk periode 1999-2004,
dan terpilih lagi di Muktamar Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah, untuk
periode 2004-2009.

Kiai Sahal sangat teguh dalam menjaga sikap. Saat terpilih menjadi rais
am PBNU pada 1999, ia menyampaikan pandangan kenegaraannya bahwa, sejak
awal berdirinya NU, warga nahdliyyin berada pada posisi menjaga jarak
dengan negara. Karena itu, meski jabatan presiden saat itu diemban oleh
K.H. Abdurrahman Wahid, yang juga tokoh NU, Kiai Sahal tetap
mempertahankan tradisi tersebut dengan selalu bersikap independen
terhadap pemerintah.

Selain di NU, kefaqihan Kiai Sahal juga membawanya ke MUI. Setelah
sepuluh tahun memimpin MUI Jawa Tengah, pada tahun 2000 ia terpilih
menjadi ketua umum MUI Pusat untuk periode 2000-2005, dan terpilih lagi
untuk periode 2005-2010.

 K.H. Idham Chalid

Menyebut nama Kiai Idham Chalid, ingatan kita tentu akan melayang pada
gonjang-ganjing NU pada tahun 1982-1984, yang melahirkan sekaligus
menghadapkan dua kubu tokoh-tokoh nahdliyyin: kubu Cipete dan kubu
Situbondo.Konflik internal NU itu juga yang kemudian membuat Idham
dianggap kontroversial. Bahkan ia dijuluki “politikus gabus”, karena
dianggap  tidak memiliki pendirian.

Tak banyak yang mau melihat sisi lain kebijakan-kebijakan Kiai Idham,
yang sebenarnya sangat NU dan sangat Sunni. Sebagai politisi besar NU
yang lihai, Idham memang memainkan dua lakon berbeda, sebagai politisi
dan ulama. Sebagai politisi, ia melakukan gerakan strategis, dan bila
perlu kompromistis. Sebagai ulama, ia bersikap fleksibel, tapi tetap
tidak terlepas dari jalur Islam dan tradisi yang diembannya.

Semua itu ia lakukan sebagai bagian dari upaya kerasnya menjaga
stabilitas kalangan bawah nahdliyyin, yang menjadi tanggung jawabnya,
agar selamat fisik dan spiritual melewati masa-masa gawat transisi dari
Orde Lama ke Orde Baru, yang berdarah-darah.

Strategi politik tersebut dilandaskan pada beberapa prinsip. Di
antaranya, luwes, memilih jalan tengah ketimbang sikap memusuhi dan
konfrontasi, yang justru membahayakan kepentingan umat. Menggunakan
pendekatan partisipatoris terhadap pemerintah sehingga mampu memengaruhi
kebijakan penguasa, demi kemaslahatan umat.

Menurut Idham, NU harus ikut andil dalam kekuasaan sebagai kekuatan
penyeimbang. Cara ini dianggap lebih tepat dalam menghasilkan
kebijakan-kebijakan pemerintah yang pro umat, daripada berada di luar
kekuasaan, yang justru membuat sulit bergerak.

Efek kebijaksanaannya sangat luar biasa. Ia menjadi sangat berakar di
kalangan bawah kaum nahdliyyin, terutama di luar Jawa, dan mampu
bertahan di kancah perpolitikan tanah air lebih dari tiga dekade. Namun,
dalam intrnal nahdliyyin ada anggapan bahwa keterlibatan NU di wilayah
politik di bawah kepemimpinannya terlalu besar. Maka, dengan
memanfaatkan isu kembali ke khiththah 1926 yang tengah digaungkan
kalangan muda NU di Muktamar Situbondo 1984, pihak lawan membuat Idham
terjatuh dari kursinya.

Idham Chalid lahir pada tanggal 27 Agustus 1922 di Setui, dekat
Kecamatan Kotabaru, bagian tenggara Kalimantan Selatan. Ia anak sulung
dari lima bersaudara. Ayahnya, H. Muhammad Chalid, penghulu asal
Amuntai, Hulu Sungai Tengah, sekitar 200 km dari Banjarmasin.

Sejak kecil Idham dikenal sangat cerdas dan pemberani. Saat masuk SR, ia
langsung duduk di kelas dua dan bakat pidatonya mulai terlihat dan
terasah. Keahlian berorasi itu kelak menjadi modal utama Idham Chalid
dalam meniti karier di jagat politik.

Selepas SR, Idham melanjutkan pendidikannya ke Madrasah Ar-Rasyidiyyah,
yang didirikan oleh Tuan Guru Abdurrasyid, alumnus Universitas Al-Azhar,
Kairo, pada tahun 1922. Kebetulan, saat Idham bersekolah di sana,
beberapa guru lulusan Pesantren Gontor, yang terkenal dengan
kelebihannya dalam pendidikan bahasa, direkrut untuk membantu
mengembangkan pendidikan. Idham, yang sedang tumbuh dan gandrung dengan
pengetahuan, mendapatkan banyak kesempatan untuk mendalami bahasa Arab,
bahasa Inggris, dan ilmu pengetahuan umum.

Di mata para siswa dan wali murid, guru-guru alumni Gontor itu sangat
hebat. Tak mengherankan, banyak siswa, termasuk Idham, bercita-cita
melanjutkan pendidikannya ke pesantren yang didirikan oleh K.H. Imam
Zarkasyi di Ponorogo, Jawa Timur, itu.

Di Gontor, otak cerdas Idham Chalid lagi-lagi membuat namanya bersinar.
Kegiatan favoritnya di pesantren adalah kepanduan, yang kelak ditularkan
kepada murid-muridnya di Amuntai dan di Cipete. Kesempatan belajar di
Gontor juga dimanfaatkan Idham untuk memperdalam bahasa Jepang, Jerman,
dan Prancis.

Tamat dari Gontor, 1943, Idham melanjutkan pendidikan di Jakarta. Di ibu
kota, kefasihan Idham dalam berbahasa Jepang membuat penjajah Dai-Nipon
sangat kagum. Pihak Jepang juga sering memintanya menjadi penerjemah
dalam beberapa pertemuan dengan alim ulama. Dalam pertemuan-pertemuan
itulah Idham mulai akrab dengan tokoh-tokoh utama NU.

Ketika Jepang kalah perang dan Sekutu masuk Indonesia, Idham Chalid
bergabung ke dalam badan-badan perjuangan. Menjelang kemerdekaan, ia
aktif dalam Panitia Kemerdekaan Indonesia Daerah di kota Amuntai.
Setelah Proklamasi Kemerdekaan, ia bergabung dengan Persatuan Rakyat
Indonesia, partai lokal, kemudian pindah ke Serikat Muslim Indonesia.

Tahun 1947 ia bergabung dengan Sentral Organisasi Pemberontak Indonesia
Kalimantan, yang dipimpin Hassan Basry, muridnya saat di Gontor. Usai
perang kemerdekaan, Idham diangkat menjadi anggota Parlemen Sementara RI
mewakili Kalimantan. Tahun 1950 ia terpilih lagi menjadi anggota DPRS
mewakili Masyumi. Ketika NU memisahkan diri dari Masyumi, tahun 1952,
Idham memilih bergabung dengan Partai Nahdlatul Ulama dan terlibat aktif
dalam konsolidasi internal ke daerah-daerah.

Idham memulai kariernya di NU dengan aktif di GP Ansor. Tahun 1952 ia
diangkat sebagai ketua PB Ma’arif, organisasi sayap NU yang bergerak di
bidang pendidikan. Pada tahun yang sama ia juga diangkat menjadi
sekretaris jenderal partai, dan dua tahun kemudian menjadi wakil ketua.
Selama masa kampanye Pemilu 1955, Idham memegang peran penting sebagai
ketua Lajnah Pemilihan Umum NU.

Sepanjang tahun 1952-1955, ia, yang juga duduk dalam Majelis
Pertimbangan Politik PBNU, sering mendampingi Rais Am K.H. Abdul Wahab
Chasbullah berkeliling ke seluruh cabang NU di Nusantara.

Dalam Pemilu 1955, NU berhasil meraih peringkat ketiga setelah PNI dan
Masyumi. Karena perolehan suara yang cukup besar dalam Pemilu 1955, pada
pembentukan kabinet tahun berikutnya, Kabinet Ali Sastroamijoyo, NU
mendapat jatah lima menteri, termasuk satu kursi wakil perdana menteri,
yang oleh PBNU diserahkan kepada Idham Chalid. Pada Muktamar NU ke-21 di
Medan bulan Desember tahun yang sama, Idham terpilih menjadi ketua umum
PBNU, menggantikan K.H. Muhammad Dahlan.

Kabinet Ali Sastroamijoyo hanya bertahan setahun, berganti dengan
Kabinet Djuanda. Namun Idham Chalid tetap bertahan di posisi wakil
perdana menteri sampai Dekrit Presiden tahun 1959. Idham kemudian
ditarik menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung, dan setahun kemudian
menjadi wakil ketua MPRS.

Pertengahan tahun 1966 Orde Lama tumbang, dan tampillah Orde Baru. Namun
posisi Idham di pemerintahan tidak ikut tumbang. Dalam kabinet Ampera,
yang dibentuk Presiden Soeharto, ia dipercaya menjabat menteri
kesejahteraan rakyat sampai tahun 1970 dan menteri sosial sampai
1971. Nahdlatul Ulama di bawah kepemimpinan Idham kembali mengulang
sukses dalam Pemilu 1971. Namun setelah itu pemerintah melebur seluruh
partai menjadi hanya tiga partai: Golkar, PDI, dan PPP. Dan NU tergabung
di dalam PPP.

Idham Chalid menjabat presiden PPP, yang dijabatnya sampai tahun 1989.
Ia juga terpilih menjadi ketua DPRMPR RI sampai tahun 1977. Jabatan
terakhir yang diemban Idham Chalid adalah ketua Dewan Pertimbangan Agung.

Ali Ma’shum

 Kiai Ali lahir pada 15 Maret 1915 di Lasem, Rembang, Jawa Tengah. Ia
putra Kiai Ma`shum, pemimpin Pesantren Al-Hidayah, Soditan, Lasem
Rembang, Jawa Tengah.

Ketika usianya menginjak 12 tahun, Ali dikirim ke Pesantren Termas,
Pacitan, Jawa Timur, pesantren terbesar dan termasyhur kala itu selain
Tebuireng, Jombang, dan Lasem sendiri. Di Termas ia berguru kepada
Syaikh Dimyathi At-Tarmasi, adik Syaikh Mahfudz At-Tarmasi, ulama besar
Nusantara yang mengajar di Masjidil Haram.

Sebagai putra kiai kondang, sejak kecil Ali telah digembleng dengan
dasar-dasar ilmu agama. Sehingga, ketika delapan tahun belajar di
Termas, ia sama sekali tak menemukan kesulitan. Ia mendapat perhatian
istimewa dari Syaikh Dimyathi. Sejak awal mondok, Ali diizinkan gurunya
mengikuti pengajian bandongan, yang biasanya hanya diikuti santri-santri
senior. Bahkan ia dibiarkan membaca kitab-kitab karya ulama pembaharu,
yang tidak lazim dipelajari di pesantren salaf. Syaikh Dimyathi menilai,
Ali Ma’shum sudah memiliki dasar keilmuan yang cukup kuat, sehingga
bacaan-bacaan itu tidak akan mempengaruhinya, bahkan justru akan
memperluas pandangannya.

Segala kelebihan Ali Ma’shum itu tidak terlepas dari kepandaiannya dalam
ilmu bahasa Arab, yang di atas rata-rata.

Sekembali dari Termas, Ali membantu ayahnya mengasuh pesantren mereka di
Lasem. Tak lama kemudian ia dinikahkan dengan Hasyimah binti Munawir,
putri pemimpin Pesantren Krapyak, Yogyakarta. Sebulan setelah
pernikahan, ia pergi haji. Selain berhaji, selama dua tahun bermukim di
Makkah, Ali juga belajar kepada ulama besar Tanah Suci, Sayyid Alwi
Al-Maliky dan Syaikh Umar Hamdan.

Ketika Kiai Ali kembali dari Makkah, tahun 1941, kondisi tanah air kacau
balau. Penjajah Jepang baru saja masuk. Seperti pesantren-pesantren
lain, Pesantren Lasem pun sepi, ditinggal para santrinya.Dengan usaha
Kiai Ali yang gigih, perlahan pesantren yang didirikan ayahandanya itu
kembali menggeliat bangkit.

Namun baru dua tahun ia memimpin Pesantren Lasem, ibu mertuanya datang
dan minta dirinya pindah ke Krapyak, Yogyakarta, untuk memimpin
pesantren yang baru saja ditinggal wafat Kiai Munawir. Sentuhan tangan
dinginnya berhasil menghidupkan kembali Pesantren Krapyak. Bersama
ipar-iparnya, ia meneruskan kepemimpinan Kiai Munawir hingga Pesantren
Krapyak kembali berkembang pesat dan dikenal luas.

Arus perubahan melanda NU menjelang dan di awal tahun 1980-an. Yakni,
adanya keinginan untuk kembali ke khiththah 1926, bahwa NU tidak
berpolitik. Setelah wafatnya Rais Am K.H. M. Bisri Syansuri pada 25
April 1981, untuk menduduki posisi puncak dalam kepemimpinan NU, salah
seorang yang dianggap paling pas adalah Kiai Ali Ma’shum.

Benar saja, September 1981, Kiai Ali Ma’shum terpilih menjadi rais am
PBNU. Ia dipilih dalam Muktamar NU di Kaliurang, Yogyakarta.Masa 1981
sampai 1984 itu ternyata merupakan babak yang sangat menarik bagi NU.
Tahun 1982 berlangsung pemilihan umum. Menjelang pemilu, beberapa tokoh
NU disingkirkan dari PPP, sehingga di kalangan NU timbul keinginan untuk
meninggalkan partai berlambang Ka’bah itu.

Kiai Ali termasuk orang yang tidak setuju dengan langkah tersebut.
Bersama dengan Kiai As`ad Syamsul Arifin, Kiai Mahrus Ali, dan Kiai
Masykur, ia minta agar Ketua PBNU K.H. Idham Chalid mundur dari jabatan,
karena dianggap gagal memimpin.Pada awalnya Idham Chalid setuju mundur.
Tapi beberapa hari kemudian, karena ada pengkhianatan, ia mencabut
pernyataan pengunduran dirinya itu.

Nahdlatul Ulama pecah menjadi dua kelompok: kelompok Idham Chalid, atau
sayap politik, yang berbasis di Cipete, Jakarta Selatan, dan kelompok
Kiai As’ad, atau sayap khiththah, yang disebut kelompok Situbondo.
Walaupun demikian, selalu diupayakan agar terjadi ishlah. Namun usaha
itu gagal.Setelah upaya ishlah mentok, Kiai Ali menganggap kelompok
Cipete tidak ada, hingga jabatan ketua umum atau ketua tanfidziyah
dirangkap oleh rais am.

Pada 1983, sayap khiththah mengadakan Musyawarah Nasional Alim Ulama di
Situbondo dan menghasilkan konsep kembali ke khiththah 1926. Tahun
berikutnya, pada Muktamar ke-27, ditetapkanlah konsepsi tersebut serta
penerimaan asas tunggal Pancasila. Dengan keputusan itu, NU menyatakan
independen, tidak ada hubungan dengan partai politik tertentu. Jabatan
ketua tanfidziyyah diserahkan kepada K.H. Abdurrahman Wahid dan jabatan
rais am diserahkan kepada K.H. Achmad Siddiq. Kiai Ali sendiri duduk
dalam Dewan Penasihat atau Mustasyar.

Kamis 7 Desember 1989, tepat usai adzan maghrib, Kiai Ali Ma’shum
berpulang ke rahmatullah dalam usia 74 tahun. Keesokan harinya, ribuan
umat Islam mengantarkan kepergiannya ke peristirahatan terakhir di
Pekuburan Dongkelan, Bantul, Yogyakarta.

 K.H. Abdurrahman Wahid

 Saat Muktamar Nahdlatul Ulama di Situbondo, Jawa Timur, tahun 1984,
sempat terjadi suasana yang panas. Bukan hanya karena konflik kubu
Situbondo dan kubu Cipete, melainkan juga karena kubu Situbondo terancam
pecah akibat K.H. Machrus Ali, pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo,
Kediri, menolak K.H. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menjadi ketua umum
Tanfidziyah Pengurus Besar NU apabila tidak mau melepaskan jabatannya
sebagai ketua Dewan Kesenian Jakarta. Alasannya, ketua umum PBNU tidak
pantas ngurusi “kethoprak”.

Namun ternyata Gus Dur tidak mau mundur. Ia bersikeras lebih baik tidak
jadi ketua umum PBNU daripada melepas jabatan ketua DKJ. Sikap keras Gus
Dur sekilas tampak agak menyimpang dari tradisi keulamaan NU, yakni
tunduk kepada kiai. Apalagi K.H. Machrus saat itu rais Syuriyah Pengurus
Wilayah NU Jawa Timur.

Masalahnya kemudian terselesaikan saat K.H. Achmad Sidiq dari Jember
bercerita kepada K.H. Machrus Ali. Ia bermimpi melihat K.H. Wahid
Hasyim, ayah Gus Dur, berdiri di atas mimbar. Spontan K.H. Machrus
berubah, sikap mendukung Gus Dur tanpa syarat. Ia menakwilkan mimpi itu,
K.H. Wahid Hasyim merestui Gus Dur.

Sekalipun lebih tua, K.H. Machrus tawadhu kepada K.H. Wahid Hasyim,
karena K.H. Wahid Hasyim adalah putra Hadratusy Syaikh K.H. Hasyim
Asy`ari, pendiri NU dan gurunya.

Akhirnya Gus Dur terpilih sebagai ketua umum PBNU, dan pada dua muktamar
berikutnya ia kembali terpilih sebagai ketua umum. Maka selama lima
belas tahun (1984-1999) NU berada dalam kendali Gus Dur.

Kejadian di tahun 1984 itu menunjukkan kuatnya tradisi keulamaan di
tubuh NU. Dua pilar dalam tradisi itu adalah nasab, yaitu atas dasar
hubungan darah, dan hubungan patronase kiai-santri atau guru-murid.

Gus Dur memiliki nasab yang sangat kuat, baik dari jalur ayah maupun
ibu. Selain cucu K.H. Hasyim Asy-ari dari jalur ayah, ia pun cucu K.H.
Bisri Syansuri dari jalur ibu. K.H. Bisri Syansuri, rais am ketiga NU
dan pengasuh Ponpes Denanyar, Jombang, adalah ayahanda Hj. Solichah
Wahid Hasyim, ibunda Gus Dur.

Dalam hubungan patronase kiai-santri, Ponpes Tebuireng merupakan
”kiblat”, khususnya semasa K.H. Hasyim Asy`ari. Banyak kiai besar yang
belajar di Tebuireng. Dalam tradisi keulamaan NU, penghormatan seorang
santri kepada putra kiainya sama dengan kepada kiainya. Bahkan, sampai
kepada cucu kiainya. Karena itu, putra atau cucu kiai dipanggil “Gus”.

Wajar jika Gus Dur memiliki superioritas tinggi di mata nahdliyin.
Apalagi, ia juga memiliki kemampuan keilmuan yang dipandang sangat
tinggi di antara para tokoh NU. Meskipun tidak dikenal sebagai spesialis
dalam salah satu atau bebrapa cabang ilmu keislaman, ia sangat menguasai
kitab kuning, juga kitab-kitab kontemporer yang disusun para ulama di
masa belakangan. Selain mumpuni dalam ilmu-ilmu agama, ia pun menguasai
berbagai ilmu lain dengan wawasan yang sangat luas.

Di masa Gus Dur, pamor NU terus menaik. Ia berhasil membawa NU menjadi
kekuatan yang berskala nasional sebagai pengimbang kekuasaan, yang waktu
itu tak terimbangi oleh siapa pun. Setelah sebelumnya kurang
diperhitungkan, kecuali di saat-saat pemilu, NU kemudian berubah menjadi
betul-betul dikenal dan dihormati banyak pihak, baik dari dalam maupun
luar negeri. Jika sebelumnya jarang dibicarakan orang, dalam waktu
singkat NU berubah menjadi obyek studi dari banyak sarjana di mana-mana.
Semua itu tak dapat dilepaskan dari peran Gus Dur, baik sebagai ketua
umum PBNU maupun sebagai pribadi dalam berbagai kapasitasnya.

Ya, Gus Dur memang punya kharisma yang besar di mata para kiai, apalagi
di depan umatnya. Umat NU ketika itu sedang mencari tokoh yang menjadi
jendela menuju dunia modern. Ada kebanggaan di kalangan NU terhadap Gus
Dur, karena ia membawa pesantren dan NU ke dunia luar yang luas. Ia
membuka masyarakat NU untuk sadar bahwa kita hidup dalam dunia global.

Sejak di bawah kepemimpinan Gus Dur, peran NU sebagai jam`iyyah maupun
peran tokoh-tokohnya sebagai individu dari waktu ke waktu semakin kuat
dan terus meluas, termasuk dalam politik. Meskipun secara resmi NU telah
menyatakan diri kembali ke khiththah dan tidak lagi berpolitik praktis,
pengaruh politiknya tak pernah surut, bahkan semakin menguat.
Tokoh-tokoh NU yang terlibat di pentas politik, meskipun tidak
mengatasnamakan NU, semakin banyak.

Munculnya PKB dan partai-partai baru lainnya sangat mengandalkan
dukungan warga NU.

Dinamika politik kemudian terus bergulir. Hanya berselang setahun tiga
bulan setelah pendirian PKB, akhirnya pada bulan Oktober 1999 Gus Dur
terpilih sebagai presiden RI yang keempat melalui pemilihan langsung
yang dramatis di MPR. Itulah puncak karier NU di pentas politik. (Wahyu Widodo)


Sumber : Dari berbagai sumber
Jika ada kesalahan dalam isi tulisan mohon untuk di koreksi serta mohon kritik dan saranya.


No comments

Powered by Blogger.